Antisipasi Covid 19, Bupati Gusmal Warning Pejabat yang Tinggal Diluar Solok

732
Edisar
Edisar Dt. Manti Basa, SH, MH

ARRUSNews -Sebagai langkah memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19),  Bupati Solok Gusmal warning seluruh pejabat eselon II dan III yang bermukim di luar Kabupaten Solok agar segera menetap di daerah itu.

Bupati Gusmal menegaskan, pejabat yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Solok, khususnya mereka yang bermukim di Kota Padang, agar segera bermukim di Kabupaten atau Kota Solok untuk sementara waktu.

Ketegasan Bupati Solok H. Gusmal itu diperkuat dengan surat edaran nomor: 800/091/BKPSDM-2020 tertanggal 13 April 2020 tentang Pelaksanaan Aktivitas Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok yang berdomisili diluar Kabupateb Solok.

Menyangkut edaran itu, Bupati Solok H. Gusmal melalui Asisten Koordinator (Askor) Bidang Pemerintahan Edisar Dt. Manti Basa SH, MH di ruang kerjanya, Senin (13/4) memastikan, peringatan Bupati Solok tentang tempat tinggal pejabat eselon II dan III itu merupakan warning dan itu tidak main-main.

” Edaran bupati Solok itu serius. Bukan sekedar khabar pertakut. Hal itu dilakukan guna mencegah dab memutus mata rantai pandemik Covid 19 yang semakin mengkhawatirkan kita semua,” jawab Edisar.

Ia mengemukakan, setidaknya ada empat point penegasan yang disampaikan Bupati Solok dalam edaran tersebut.

Pertema soal pejabat eselon II dan III yang berdomisili di kota Padang untuk sementara waktu diwajibkan menetap di Kabupaten atau Kota Solok. Kemudian bagi pejabat eselon IV dan staf atau pegawai THL yang berdomisili di Padang, melaksanakan Work From Home (WFH) secara penuh.

” Tapi dalam keadaan mendesak yang bersangkutan dapat dipanggil ke kantor oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas,” beber Askor Bidang Pemerintahan Setda Kab. Solok itu.

Selanjutnya, terhadap seluruh ASN yang berdomisili di Kabupaten/Kota Solok yang akan melaksanakan perjalanan diluar kepentingan dinas, harus mendapat izin dari pimpinan.

Edisar memastikan, bagi pejabat yang tidak mematuhi ketentuan tinggal di Kabupaten atau Kota Solok, yang bersangkutan harus diganti dengan  pelaksana harian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab bersangkutan.

” Bagi ASN yang melanggar ketentuan tersebut, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku,” ulangnya.

Terkait jumlah pejabat eselon II dan III yang tinggal di Kota Padang, Askor Bidang Pemerintahan Edisar yang didampingi Askor Bidang Ekbangkesar Medison dan Kepala BKP SDM Aliber Mulyadi, mengaku tengah  melakukan pendapatan.

” Kita sedang mendata jumlah pejabat yang saban hari bolak-balik dari Padang ke  Arosuka,” balas Edisar.

Ia mengigatkan, dalam kondisi penyebaran pandemik Covid 19, peringatan Bupati Solok tentang tempat domisili ini sangat urgent. Kebijakan itu sekaligus sebagai langkah antisipasi dalam upaya memutus mata rantai virus Corona.

Reporter: Wezi Rismanto

Editor     : Melatisan

Facebook Comments

loading...