Bupati Hendrajoni Pastikan Tidak Ada Ruang Bagi Pelaku Korupsi di Pessel

45
Hendrajoni
Bupati Hendrajoni bersama kepala perangkat daerah dan pejabat terkait lainnya rapat koordinasi monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi, bersama Satgas koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi wilayah IX.

ARRUSNews – Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, membuka rapat koordinasi (Rakor) monitoring dan evaluasi (Monev) capaian rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi, Kamis (27 Agustus 2020).

 

Rakor bersama Bupati Hendrajoni yang dilaksanakan secara virtual tersebut, dipimpinan langsung Satgas koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi wilayah IX, Wahyudi, dihadiri Ketua DPRD Pessel, Ermizen, beserta sejumlah kepala perangkat daerah penanggungjawab.

Menyambut Rakor tersebut, Bupati Hendrajoni kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerahnya.

“Saya tetap mengawal secara langsung pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pesisir Selatan,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan anggaran,  jika melihat ada kegiatan yang mencurigakan, maka dirinya bakal menurunkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

“Jadi, tidak ada ruang bagi pejabat daerah ini melakukan korupsi,” katanya.

Hendrajoni
Suasana rakor monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi dihadiri Bupati Pessel Hendrajoni

Menurutnya, seluruh pejabat di Kabupaten Pesisir Selatan, jika merencanakan atau melaksanakan sebuah program anggaran harus dilakukan secara transparan.

Ia menuturkan, pada 2019, capaian pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah itu cukup baik. Hal ini terlihat dari nilai Monitoring Control for Prevention (MCP) dari KPK sebesar 79 persen.

“Ya, semoga tahun ini nilai MCP Pesisir Selatan dapat ditingkatkan lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pessel, Ermizen menyebutkan, pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, dengan koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif maka pemberantasan korupsi mampu dicegah sejak dini.

“Mari bersama-sama kita lakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah ini,” ujarnya.

Pada rakor tersebut, pimpinan Satgas koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi wilayah IX, Wahyudi, menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Pessel, Ahda Yanuar mengatakan, pihaknya bersama kepala perangkat daerah siap melaksanakan semua rekomendasi dan hasil rakor tersebut.

“Semua rekomendasi dan masukan yang telah disampaikan tadi, segera kami tindaklanjuti dan laksanakan,” ujarnya.

Reporter: Okis Rockin

Facebook Comments

loading...