Bupati Hendrajoni: Salurkan Sembako, Camat Diminta Lakukan Pendataan Warga Terdampak Virus Corona

149
Bupati Hendrajoni bersama masyarakat penerima bantuan PKH dalam kegiatan lounching e-warung di Lunang, beberapa waktu lalu
Bupati Hendrajoni bersama masyarakat penerima bantuan PKH dalam kegiatan lounching e-warung di Lunang, beberapa waktu lalu

ARRUSNews  Penyebaran  virus corona atau Covid-19 yang makin tinggi, tidak hanya mengancam kesehatan penduduk Indonesia, dampaknya juga menggerogoti ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengambil kebijakan dengan menyalurkan sembako bagi pekerja non formal sebagai upaya mencukupi kebutuhan harian warga terdampak.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni menyebutkan, ditengah pendemi Covid-19 ini, pihaknya menyadari  banyak keluarga yang terdampak.

“ Karena itu kita  segera menyalurkan bantuan,” ujar Bupati Hendrajoni di Painan, Minggu (5/4).

Terkait penyaluran bantuan, pihaknya telah memerintahkan 15 camat di daerah setempat untuk melaksanakan berbagai tugas sesuai dengan surat bernomor : 100/008/GTC/IV/2020 tanggal 4 April 2020.

Dalam surat tersebut,  masing-masing camat diberi tenggat waktu hingga 7 April 2020 untuk mendata pekerja non formal yang terdampak langsung akibat penyebaran COVID-19.

“ Seperti pelaku usaha mikro, pekerja jasa pariwisata, sopir angkot dan tukang ojek dan lain sebagainya, itu semua menjadi target bantuan kita” tuturnya.

Dalam pelaksanaanya, menurut Bupati,  camat didorong memanfaatkan seluruh komponen yang ada, baik personel di kecamatan serta bersinergi dengan pihak nagari dan pihak terkait lainnya.

“Tentunya data mesti sesuai dengan kondisi keluarga, sehingga bantuan tepat sasaran,” tuturnya.

Ia menambahkan, dalam penanganan wabah COVID-19 di Kabupaten Pesisir Selatan, pihaknya mengalokasikan anggaran sekitar Rp 68 miliar, termasuk di dalamnya biaya bantuan sembako, alat kesehatan, dan sebagainya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Pessel, Rinaldi menyebutkan, berbagai kebijakan pro rakyat terus dikeluarkan pemerintah setempat terkait penanganan COVID-19 di daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu. Upaya dilakukan mulai dari membebaskan pungutan pajak hotel, restoran, dan rumah makan selama dua bulan kedepan.

“ Seperti menggratiskan retribusi terhadap 753 petak kios yang tersebar di 14 pasar selama dua bulan. Selanjutnya menyurati Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno agar membebaskan pelajar SMA/SMK sederajat di daerah setempat dari iuran komite. Termasuk menyeleksi dengan ketat orang-orang yang masuk pada tiga titik daerah perbatasan, yakni Kota Padang, Provinsi Jambi dan Bengkulu, serta menutup akses jalan tembus kawasan Mandeh dari Kota Padang ke Pessel,” paparnya.

Reporter: Okis Rockin

Facebook Comments

loading...