Bupati Solok H. Gusmal Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Ranperda Perubahan APBD 2020

44
Solok
Bupati Solok H. Gusmal

ARRUSNews – Pemerintah Kabupaten Solok terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menerapkan strategi proaktif yang berorientasi pada peningkatan pelayanan.  

 

” Kebijakan pendapatan terus disesuaikan perkembangan berbagai indikator perekonomian dan asumsi-asumsi yang mempengaruhinya,” kata Bupati Solok H. Gusmal ketika menjawab Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Solok tentang Ranperda Perubahan APBD 2020 dalam sidang paripurna DPRD setempat, Selasa (18 Agustus 2020) di Arosuka.

Rapat Paripurna DPRD dipimpin Ketua Jon Fiman Pandu didampingi Wakil Ketua Renaldo Gusmal, selain dihadiri
Bupati Solok H.Gusmal, juga ada Sekda Aswirman, Forkopimda dan kepala SKPD Pemkab Solok

Disampaikan Gusmal, dalam mengoptimalkan potensi PAD, pihaknya melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi, seperti melalui pendataan objek baru, melakukan pemutakhiran data terhadap objek pajak yang sudah ada, rasionalisasi tarif retribusi daerah sesuai dengan perkembangan harga dan perekonomian, serta peningkatan  pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Terkait penggalian potensi PAD dari sektor pariwisata, Bupati Solok menyampaikan, upaya perbaikan kepariwisataan terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, terang Gusmal, ada 3 kawasan khusus yang menjadi prioritas pengembangan, yaitu Alahan Panjang Resort, Taman Hutan Kota Terpadu dan Pasanggrahan Singkarak.

” Usaha pengembangan ini memberikan dampak positif terhadap kunjungan wisatawan.  Untuk tahun 2018, jumlah pengunjung tercatat sebanyak 1.096.741 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 1.413.899 orang, atau tumbuh sebesar 28 persen, ” jelasnya.

DPRD
dihadapan sidang Paripurna DPRD, Bupati Solok H. Gusmal menjawab pandangan fraksi fraksi terkait ranperda perubahan APBD 2020

Selain pertumbuhan jumlah kunjungan, pembangunan wisata tersebut juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan realisasi PAD sektor Pariwisata Tahun 2018 sebesar Rp.237.900.000 menjadi Rp.253.214.000, di Tahun 2019, atau meningkat sebesar 6,4 persen.

Berkaitan dengan upaya meningkatkan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dari pendapatan APBN, ada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dihitung berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal sedang Untuk alokasl dasar dihitung berdasarkan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK), setiap tahun Pemkab Solok terus melakukan kegiatan kebutuhan fisik dan prasarana sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.

Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, dimana pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, maka upaya yang dilakukan adalah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta taat dalam membayar pajak.

Bupati Gusmal juga menjelaskan soal belanja melalui refocusing anggaran yang fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan periindungan sosial, serta penguatan dan pemulihan ekonomi serta perhatian terhadap daya saing produk lokal.

Menurutnya, penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dalam rangka  penänganan Corona Virus Disease (COVID-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan aturan dari pemerintah  pusat, maka Pemerintah Daerah melakukan rasionalisasi anggaran seluruh SKPD dengan tetap memperhatikan azas manfaat, efektif dan efisien.

Dijelaskan Bupati Solok, penganggaran yang difokuskan pada peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi yang diarahkan untuk membiayai kegiatan, diantaranya penyediaan dan penyiapan fasilitas yang menunjang protokol kesehatan kebiasaan baru menuju masyarakat yang dalam rangka adaptasi produktif.

Penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman covid-19, melakukan percepatan penyediaan alat pelindung diri (APD), peningkatan kapasitas dan kualitas fasiitas layanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana.

DPRD
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok

Kemudian melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap protokol kesehatan, melakukan upaya pelacakan dan pembatasan sosial dalam hal terjadi transmisi lokal pandemi covid-19, pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat serta melakukan pendataan terhadap daftar nama dan alamat penerima BLT nagari, dalam rangka menjaga tidak terjadi tumpang tindih dengan pelaksanaan bantuan sosial lainnya.

Pada kesempatan, bupati Solok juga menguraikan serangkaian langkah percepatan pemutus mata rantai penyebaran Covid 19 dengan meneribitkan sejumlah regulasi berupa peraturan bupati, instruksi dan edaran kepada masyarkat.

Sehubungan pandangan Fraksi menyangkut pendidikan, pembangunan daerah dan perubahan status BUMD menjadi Perumda untuk PDAM, disampaikan Bupati Solok tentang
upaya peningkatan kesejahkteraan guru honorer, dengan memberikan honorium guru tidak tetap melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN.

Sementara untuk perubahan status BUMD menjadi Perumda pada PDAM, menurut bupati Gusmal, pihaknya bersama DPRD telah menyepakati dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.  Perda tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

” Untuk mengubah nama Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah ( Perumda), maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah,” paparnya.

Reporter: Aznul Hakim
Editor.   : Melatisan

Facebook Comments

loading...