Bupati Solsel Minta OPD Maksimalkan Kinerja Dalam Pencapaian Target 100 Hari Kerja

Solsel
Bupati Solsel Khairunas

ARRUSNews– Bupati Solok Selatan ( Solsel ) mendesak semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di jajajaran pemerintah daerah setempat memaksimalkan kinerjanya dalam rangka pencapaian target 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Guna mencapai tujuan itu, masing-masing ASN (Aparatur Sipil Negera) di Pemkab Solsel juga harus memiliki kompetensi dan jelas pekerjaannya setiap hari.

Penegasan itu disampaikan Bupati Solsel Khairunas dalam Apel Gabungan ASN, Senin (28 Juni 2021) di Padang Aro.

Khairunas bahkan memunculkan wacana untuk penataan OPD mencapai kinerja yang baik. Penataan yang dilakukan dengan mengkaji mana OPD yang sebenarnya bisa digabung, atau tidak tertutup kemungkinan jika memang dibutuhkan, akan ada penambahan OPD baru.

” Contohnya satu bidang di sebuah OPD, bisa dikembangkan menjadi OPD tersendiri jika itu memang dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misi daerah,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, semua OPD ditugasi melakukan cek dan recheck terhadap jumlah ASN masing-masing.  Apa kompetensi mereka dalam pekerjaan, harus dipetakan, karena sebentar lagi ASN sudah menjadi fungsional, dimana kompetensi merupakan salah satu syarat dalam penilaian kinerjanya.

” Pemetaan ASN dan OPD sesuatu yang musti kita lakukan. Termasuk, tidak tertutupnya kemungkinan ASN untuk kita perbantukan jadi Sekretaris Nagari (Sekna),” tegas mantan anggota DPRD Sumbar itu.

THL Nol Kilometer

Bupati Solok Selatan yang juga ketua DPD Partai Golkar Sumbar ini menyebutkan, keberadaan pegawai THL (Tenaga Harian Lepas) pada 2023 akan di “nol kilometerkan” sebagai langkah rasionalisasi.

THL akan disesuaikan jumlahnya melalui kajian terlebih dahulu oleh Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Badan perencanaan Keuangan Daerah (BPKD). Dan kemungkinan akan digunakan sistem melalui pihak ketiga.

” Selanjutnya dikaji untuk disesuaikan gajinya dengan Upah Minimun Regional (UMR) di Solsel yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” terangnya.

Disisi lain, Khairunas juga menyorot soal masih banyaknta masyarakat  yang membangun tidak mengurus IMB terlebih dahulu.

Masalah ini, tanya Bupati, apakah karena masyarakat yang tidak tau, atau instansi terkait yang tidak menyampaikannya.

” Untuk itu, instansi terkait, DPMPTSP, Satpol PP, Camat, Wali Nagari dan juga Wali Jorong harus mensosialisasikan masalah IMB ini,” sebutnya.Bupati Solok Selatan mengaku harus menyampaikan hal-hal prinsip itu, karena kedepan Kabupaten Solok Selatan harus bertambah baik. Bupati, Wakil Bupati, dan OPD tentu harus bersama-sama mewujudkannya.

” Kita semua harus ikhlas, konsisten dan jujur dalam pekerjaan,” tutupnya.

Reporter: Ismardi/relis

Facebook Comments