Datang ke DPRD, Ini Enam Butir Tuntutan Mahasiswa AMS yang Disepakati

datang
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Solok (AMS) datang ke DPRD melakukan audiensi terkait kisruh yang terjadi di lembaga wakil rakyat tersebut

ARRUSNews –  Aliansi Mahasiswa Solok (AMS) datang ke DPRD Kabupaten Solok untuk menggelar orasi dan melakukan audiensi  dengan wakil rakyat itu, menyusul terjadinya insiden “lempar asbak”, hingga kisruh  dilembaga DPRD menjadi kosumsi nasional. 

Dipimpin koordinator aksi Anggra Islami Dasya bersama Anjeli Syarma dan Hakim, Kamis (25/8/2021), puluhan mahasiswa AMS datang sekitar pukul 11.00 Wib diterima pimpinan  DPRD Wakil Ketua DPRD Ivoni Munir dan Lucki Efendi melakukan dialog timbal balik dengan sejumlah anggota DPRD.

Pertemuan yang  digelar diruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Solok itu,  dihadiri anggota DPRD lainnya, seperti Nosa Eka Nanda, Sp.d (Ketua Fraksi PKS), Aurizal, Spd (Ketua Fraksi PAN), Hafni Hafiz (Ketua Fraksi Gerindra), Dian Anggraini (Ketua Fraksi Demokrat), Zamroni, SH (Ketua Fraksi PDIP – Hanura), M. Hidayat (Ketua Fraksi NasDem), Yetty Aswati (Ketua Fraksi Golkar). Datang juga dalam pertemuan itu, Septrismen dan Madra Idriawan (Fraksi Gerindra), Faisal (Fraksi PAN) dan Vivi Yulistia (Fraksi Golkar).

famplet
Mahasiswa membentangkan sejumlah famplet bertuliskan kritikan terhadap ulah anggota DPRD Kabupaten Solok yang berantam dalam sidang paripurna

Sebelum dilakukan audiensi, mahasiswa AMS sempat melakukan orasi dengan mengusung sejumlah famplet bertuliskan kritikan kepada anggota DPRD diantaranya: Solok yang bermartabat di rusak oleh Para Pejabat.

Kemudian ada juga spanduk dengan narasi: Kampanye Bikin Aturan Tanpa Rakyat, Saudara Dipilih Bukan Dilotre, serta  DPRD Jangan Saling Mukul Kerja aja yang Betu.

Mahasiswa juga memampangkan tulisan:Katanya Kawasan Tanpa Asap tapi Kenapa Ada Asbak dan Asbak di Lempar Bos.

Letakkanlah kepentingan masyarakat Kab. Solok diatas segalanya. Masalah jangan sampai berimbas pada pelayanan masyarakat dan berikan contoh yang baik pada masyarakat,” tuntut Mahasiswa.

Selanjutnya ketika  dilakukan pertemuan, pada intinya  Aliansi Mahasiswa Solok meminta agar anggota dewan yang mewakili rakyat dan dipilih oleh rakyat,  benar-benar menjalankan tufoksinya sesuai aturan yang ada.

Searah dengan sindiran mereka,  para mahasiswa juga menyayangkan kericuhan yang terjadi di gedung dewan,  hingga terjadi perlemparan asbak,  membalik bangku dan aksi memalukan lainnya. Tingkah anggota DPRD tersebut,  disebutkan telah menciderai kepercayaan masyarakat.

“Kami minta wakil kami di DPRD benar-benar amanah dan tidak justru berantem seperti jagoan,” sambung Anggra Islami Dasya.

DPRD
Audiensi puluhan mahasiswa AMS dipimpin wakil ketua DPRD Ivoni Munir berlangsung alot

Koordinator Aksi, Anggra Islami Dasya, mengatakan polemik yang terjadi di DPRD Kabupaten Solok saat ini, seperti pembahasan RPJMD yang ricuh, telah membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Solok. Serta telah menjadi tontonan yang tidak baik dan menimbulkan rasa malu bagi masyarakat. Untuk itu, pihaknya ingin meminta kejelasan kepada anggota DPRD Kabupaten Solok.

“Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok yang ricuh, telah membuat keresahan di masyarakat. Kericuhan itu, disaksikan oleh banyak orang, karena menjadi viral dan tampil dalam pemberitaan TV nasional, Sumbar, media online, media cetak, hingga di media sosial. Karena itu, kami meminta kejelasan dari Anggota DPRD Kabupaten Solok,” ujarnya.

Anggra juga menyampaikan, pihaknya telah mengirimkan surat terbuka terkait hal ini kepada pemerintah daerah. Namun tidak ada tanggapan. Sehingga, kemudian melaksanakan agenda kedua, yaitu audiensi dengan DPRD Kabupaten Solok.

Dalam kesempatan itu, pimpinan Ivoni Munir dengan tenang memfalitasi  mahasiswa AMS yang mengajukan serangkaian pertanyaan terkait dengan kisruh yang terjadi di Kabupaten Solok.

Terhadap pertanyaan mahasiswa itu, Ketua Fraksi Gerindra Hafni Hafiz mengungkapkan, persoalan yang muncul hingga mengagetkan banyak kalngan merupakan sebuah dinamika. Pihaknya sebagai anggota dewan yang dituntut menyuarakan aspirasi masyarakat, tetap bekerja dibawah regulasi dan peraturan undang-undang yang jelas.

“ Kalau akhirnya terjadi kekacauan itu dinamika yang menggambarkan semangat memperjuangkan masyarakat dan pembangunan daerah. Kami pastikan tidak ada kepentingan pribadi dan keuntungan personal dibalik semua ini,” papar Hafiz.

Dengan serangkaian narasi yang aspiratif, Hafni Hafiz memaparkan  persoalan yang terjadi di lembaga DPRD. Keterangan serupa disampaikan Ketua Badan Kehormatan (BK) Dian Anggreini, yang juga ketua Fraksi Demokrat, tentang tupoksi BK dalam mengawasi tataberacara di dewan, sampai kemudian mengeluarkan sebuah keputusan.

Aksi
Aksi bentang famplet mahasiswa AMS dipelataran parkir DPRD Kabupaten Solok

Ketua Fraksi PDI-P Hanura, Zamroni dan masing-masing anggota dewan lainnya juga menjelaskan pertanyaan mahasiswa. Dengan sangat komunikatif,  anggota DPRD menceritakan kronologis persiteruan yang berkembang, sehingga  kemudian wakil rakyat itu juga menyepakati sejumlah komitmen dengan mahasiswa, mulai dari komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menghasilkan RPJMD yang sah.

Atas kesepahaman itu, mahasiswa AMS lantas membuat Nota Kesepakatan antara Pihak DPRD Kab. Solok  yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD Kab. Solok. Ivoni Munir, Wakil Ketua II DPRD Lucki Efendi dan Ketua Umum Aliansi Kabupaten Solok, Anggra Islami Dasya.

Ada enam butir tuntutan AMS yang ditandatangani DPRD Kabupaten Solok, dengan  materi:

  1. Pemerintah Daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD menghasilkan RPJMD yang sah baik secara moril maupun materil.
  2. Memaparkan hasil RPJMD yang sah dan Program Unggulan untuk kemajuan Kabupaten Solok.
  3. Anggota DPRD yang melakukan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Solok secara terbuka disiarkan di media – media.
  4. Badan Kehormatan agar memproses anggota DPRD yang terlibat dalam aksi kericuhan sidang rapat Paripurna 18 Agustus 2021.
  5. Meminta Bupati agar menimbang kembali perubahan atas Perbub Nomor 60 Tahun 2020 yang dikeluarkan tentang sistem dan Presedur pengelolaan keuangan daerah

Badan Kehormatan agar menjalankam perannya dengan sebaik – baik nya sebagai amanah Konstitusi yang di tetapkan

Pertemuan panjang yang berdurasi sekitar empat jam itu, diselingi adu argumentasi antara mahasiswa AMS dan anggota DPRD Kabupaten Solok, berakhir sekitar pukul pukul 15.56 wib dalam suasana bathin yang  beragam.

Reporter: Ismardi

Facebook Comments

Artikel sebelumyaPeningkatan Ekonomi Masyarakat, Bupati Eka Putra: Pariwisata Menjadi Salah Satu Program Unggulan Tanah Datar
Artikel berikutnyaDr. Syamsurizaldi Dilantik Menjadi Sekda Solsel Definitif