Disetujui Menkes RI, Sumbar Berlakuan PSBB

432
PSBB
Ilustrasi / Net

ARRUSNews – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diusulkan Gubernur Sumatera Barat telah disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Jumat (17/4)

Keputusan tersebut ditetapkan 17 April 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/260/2020. tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Widyawati dalam relis persnya melalui website sehatnegeriku.kemenkes.go.id, Jumat (17/4) mengatakan, PSBB di Sumatera Barat telah disetujui Menteri Kesehatan, menimbang peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19  terjadi secara signifikan.

Proses pengkajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, dan aspek lainnya pun telah dilakukan oleh tim teknis.

Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat wajib melaksanakan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Ini dilakukan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Dalam pelaksanaan PSBB, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengkoordinasikan persiapan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk Kabupaten/Kota di wilayahnya, termasuk membantu Kabupaten/Kota yang belum memiliki persiapan tersebut.

Apa yang Dimaksud PSBB?

Dilansir dari Kompas.com, yang dimaksud dengan PSBB, yakni pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 1 ayat 11 UU Kekarantinaan Kesehatan,

PSBB merupakan salah bentuk satu tindakan kekarantinaan kesehatan yang diatur di dalam Pasal 15 ayat 2 UU tersebut.

Ada tiga tindakan lain yang juga termasuk ke dalam tindakan kekarantinaan kesehatan, yaitu karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi dan atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi.

Selain itu, ada pula disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang. Terakhir, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan. PSBB sendiri dilakukan dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor resiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana diatur di dalam Pasal 49.

Tindakan ini dilakukan atas dasar pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Reporter: Aznul Hakim

Editor    : Melatisan

 

Facebook Comments

loading...