Minim APD dan Alkes, Pemkab Pessel Kaji Alokasikan Dana Rp 50 Milyar

254
Bupati Pessel Hendrajoni saat diwawancarai sejumlah wartawan terkait upaya dan penanganan virus corona di daerah setempat
Bupati Pessel Hendrajoni saat diwawancarai sejumlah wartawan terkait upaya dan penanganan virus corona di daerah setempat

ARRUSNews Pemerintah Pesisir Selatan mengaku masih kekurangan alat pelindung diri (APD) berikut sejumlah sarana kesehatan (Alkes) dalam upaya pemeriksaan deteksi dini terhadap orang dalam pantauan (ODP) dan notifikasi daerah setempat.

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menyebutkan,  hingga kini pihaknya masih membutuhkan APD dan Alkes yang masih minim. Dalam kondisi saat ini, kebaradaan sarana itu sangat penting.

“ Sebab ODP dan notifikasi berpotensi bisa menularkan Covid-19 bagi masyarakat lainnya, bahkan keluarga sendiri,” katanya kepada wartawan di Painan, Kamis (2/4).

Dijelaskan,  hingga kini jumlah orang yang notifikasi di Pesisir Selatan tercatat sebanyak 2.515, ODP 220 orang, dan PDP sebanyak 3 orang.

“Mereka yang masuk pada notifikasi dan ODP ini, seharusnya bisa dilakukan pengecekan. Apakah diantaranya ada yang positif Covid-19 atau tidak. Sebab dengan terintensifikasinya mereka, kita bisa dengan cepat melakukan tindakan sesuai dengan hasil pemeriksaan,” katanya.

Ia menyebutkan, berdasarkan keterangan sejumlah ahli medis, pemeriksaan ODP dan notifikasi dengan menggunakan rapid test belum menjamin seseorang dikatakan sebagai positif atau negatif.

“Kendati demikian, keberadaan alat itu sangat kita butuhkan dalam kondisi sekarang. Kami berharap pemerintah provinsi maupun pusat bisa memberikan solusi,” tutur Hendrajoni.

Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan upaya masksimal dalam pencegahan wabah Covid-19 di daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu.

Alokasi Dana Rp 50 Milyar

Upaya tersebut tidak saja melalui pemeriksaan terhadap suhu orang yang melintas di tapal batas provinsi tetangga, namun juga melakukan penyemprotan disinfektan secara massal dan sosialisasi berdiam diri di rumah dan hindari kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa.

“Untuk antisipasi penyebaran Covid-19, Pemkab Pessel juga berencana akan mengalokasikan dana sebesar Rp 50 miliar. Anggaran ini untuk menunjang kebutuhan medis, serta membantu masyarakat miskin yang terdampak corona,” ucapnya.

Ia mengatakan, sekitar 60 ribu jiwa, tersebar pada 120.930 KK yang tergolong ekonomi menengah kebawah terdampak paparan virus Corona di Kabupaten Pesisir Selatan.

“Masyarakat ini berasal dari keluarga petani, nelayan, tukang ojek, bahkan para pedagang kuliner dan sejumlah usaha lainnya. Mereka ini tidak lagi memiliki penghasilan yang normal. Sebab, sudah takut keluar rumah dan tidak ada lagi geliat seperti biasa,” ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga berencana bakal menggratiskan pembayaran tagihan retribusi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bagi masyarakat yang terdampak paparan virus corona.

“Bakal kita kaji dulu. Nanti ada sejumlah petugas yang melakukan cek dan ricek kebawah. Sebab PDAM merupakan perusahaan milik daerah,” sebutnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan, Satria Wibawa menyebutkan, secara nasional orang yang positif terinfeksi Covid-19 hingga kini terus bertambah.

“Agar bisa dilakukan antisipasi, sehingga perlu dilakukan deteksi dini melalui rapid test,” katanya.

Dijelaskannya, metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini bakal dibentuk oleh tubuh bila ada paparan Covid-19.

Menurutnya, jika antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh seseorang, artinya orang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus corona.

“Namun, pembentukan antibodi ini memerlukan waktu, bahkan bisa sampai beberapa minggu. Jadi, rapid test hanyalah sebagai pemeriksaan skrining atau pemeriksaan penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi Covid-19,” tuturnya.

Reporter: Okis Rockin

Editor    : Melatisan

Facebook Comments

loading...