Pro Rakyat, Ini Sejumlah Kebijakan Bupati Hendrajoni Tangkal Penyebaran Virus Corona

355
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni.
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni.
ARRUSNews Beban masyarakat ditengah merebaknya wabah virus corona atau Covid-19, perlu dibantu. Di Kabupaten Pesisir Selatan, Bupati Hendrajoni terus melahirkan sejumlah kebijakan yang pro rakyat, khususnya bagi mereka kalangan menengah ke bawah.
Sejumlah kebijakan yang diambil Bupati Hendrajoni, diantaranya membebaskan pajak hotel, restoran, dan rumah makan. Selanjutnya menggratiskan pungutan retribusi sebanyak 753 petak kios yang tersebar di 14 pasar rakyat di daerah setempat.
“Kebijakan ini merupakan bentuk keprihatinan Pemkab Pessel terhadap masyarakat yang terdampak virus corona. Kami menyadari kondisi saat ini membuat ekonomi semakin lesu, karena masyarakat lebih banyak dirumah,” ujarnya pada wartawan di Painan, Minggu (5/4).
Sesuai Surat Edaran (SE) Bupati Nomor: 970/265/BAPEN/2020, kebijakan tersebut berlaku sejak 1 April hingga 20 Juni 2020. Selanjutnya, bakal di kaji kembali apakah retribusi akan di pungut atau tidak. Bahkan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat menyebut, pihaknya mengalami kekurangan PAD sekitar Rp100 juta per bulan akibat kebijakan itu.
Berdasarkan SE tersebut, Bapenda mencatat terdapat sebanyak 32 unit hotel di daerah setempat yang menjadi objek pajak, sementara restoran dan rumah makan sebanyak 98 unit pula.
Dari jumlah itu, pada 2020 ini target pajak dari hotel sebesar Rp650 juta dan restoran serta rumah makan mencapai Rp3,8 miliar.
“Akibat tidak dipungutnya pajak pada dua objek tersebut, maka pemasukan PAD sekitar 2 bulan kedepan minus sekitar Rp200 juta. Namun, nilai ini tidak sebanding jika dihadapkan dengan ribuan nyawa manusia yang sedang terdampak virus corona,” kata Dasrianto selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah setempat.
Tak hanya itu, Reva Mansarin Dt. Tigo Lareh, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pessel juga menerapkan metode “Not Waiting” pada unit kerja layanan (UKL) di setiap kecamatan. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan adminduk ditengah wabah Covid-19.
Masyarakat yang telah terlanjur datang ke dinas atau UKL, diminta untuk meninggalkan bahan permohonan di tempat yang sudah disediakan. Setelah itu, mencantumkan nomor Hp yang bisa dihubungi petugas tanpa harus mengantri untuk menghindari kerumunan massa dalam satu tempat atau ruangan.
“Setelah permohonan diproses, petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil dokumen adminduk tersebut,” kata Reva.
Selain itu, pihaknya juga menerapkan metode pelayanan online/daring dengan media WhatsApp/Web bagi masyarakat.
Melalui uniform resource locator (URL) link, pelayanan dapat diakses melalui ponsel untuk mengajukan permohonan layanan sesuai kebutuhan masing-masing.
“Pada layanan URL ini, masyarakat bakal dipermudah lagi karena difasilitasi dengan layanan “Delivery to Home”, yaitu dokumen adminduk yang telah diterbitkan akan diantar langsung oleh petugas UKL ke rumah pemohon. Tentunya sesuai dengan alamat yang tertera dalam data kependudukan pada waktu yang ditentukan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pessel, Suhendri, juga melakukan sejumlah terobosan ditengah pendemi Covid-19 di daerah itu. Upaya yang dilakukan untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi situasi sulit saat ini adalah, melalui permohonan permintaan pembebasan uang komite sekolah bagi siswa SMA/SMK kepada Gubernur Sumbar.
“Permintaan tersebut sudah disampaikan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, pada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melalui surat Nomor : 420/581/Disdikbud-Ps/2020 tanggal 3 April 2020,” ujar Suhendri.
Menurutnya, hal itu sangat penting dilakukan mengingat berbagai pertimbangan yang salah satunya adalah terkait melemahnya perekonomian masyarakat akibat wabah virus corona.
“Dalam situasi saat ini kebijakan gubernur membebaskan siswa dari pembayaran uang komite dan iuran lainnya sangat diharapkan,” katanya.
Ia menyebutkan, setiap bulannya para siswa SMA/SMK sederajat membayar uang komite pada kisaran Rp50 ribu sampai Rp75 ribu. Jika itu dibebaskan, maka akan membantu setiap orang tua mereka di Pesisir Selatan.
“Tentunya kami sangat berharap usulan ini dapat di kabulkan oleh gubernur nantinya,” ucapnya lagi.
Hal senada juga dikatakan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Pessel, Rinaldi pada wartawan di Painan. Menurutnya, pemerintah setempat juga bakal memberikan bantuan sembako bagi pekerja non formal yang terdampak Covid-19.
Untuk merealisasikanya, Bupati Hendrajoni mengeluarkan surat Nomor: 100/008/GTC/IV/2020, tanggal 4 April 2020, dan mengintruksikan kepada camat untuk mendata masyarakat pekerja non formal yang terdampak langsung akibat penyebaran Covid-19. Seperti pelaku usaha mikro, pekerja jasa pariwisata, sopir angkot dan tukang ojek, pada masing masing kecamatan.
“ Data ini sudah harus masuk ke Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Perek dan SDA) Setdakab Pessel paling lambat 7 April 2020,” tutur Rinaldi.

Laporan: Okis Rockin

 

Facebook Comments

loading...