Terkait Pengembalian Jabatan dan Pangkat Lima ASN, Bupati Solok Menyurati KASN

Jabatan
Plh. Sekda Kab Solok Edisar SH, M.Hum didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Deni Prihatni, Sekretaris Inspektorat, Kepala Bidang BPKSDM, Sakar Syuib, serta Sekretaris BPBD Asnur, memberi penjelasan terkait pembatalan hukuman disiplin terhadap pejabat dan ASN, Kamis (22 Juli 2021 ) di Arosuka

ARRUSNews – Menyusul terbitnya surat  Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang merekomendasikan agar Bupati Solok H. Epiardi Asda membatalkan kebijakan mengembalikan jabatan dan pangkat lima orang ASN yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin, diluruskan oleh Plh. Sekda  Kab. Solok Edisar, SH. M.Hum sebagai sesuatu hal yang keliru.

Menurut Edisar, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) nomor R-2395/KASN/7/2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang pembatalan pengembalian jabatan dan pangkat tersebut, tanpa setahu dirinya telah tersebar saja di media sosial. Sebagai pejabat yang terkait dalam persoalan hukuman disiplin dimaksud, dirinya Armen, AP dan Asnur (Kepala dan Sekretaris BPBD), merasa perlu menyampaikan klarifikasi dan penjelasan.

“ Kami merasa yang dituduhkan kepada kami, hingga kemudian mendapat sanksi  pencopotan jabatan  oleh PPK atau bupati Solok sebelumnya, itu jelas tanpa alasan,” tegas Edisar kepada Wartawan di ruang Kerja Sekdakab. Solok, Kamis (22 Juli 2021).

Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Solok itu sampai menegaskan itu, karena dirinya bersama empat orang ASN lainnya, dikenakan sanksi   pencopotan  dan penurunan pangkat  oleh Bupati Solok,  Gusmal, melalui SK Bupati Solok  Nomor 800/1097/BKPSDM-2020,Nomor 800/1099/BKPSDM-2020 dan Nomor 800/1101/BKPSDM-2021 tanggal 9 Desember 2020, serta Nomor 800/65/BKPSDM-2021 tanggal 28 Januari 2021.

Edisar
Asisten bidang pemerintahan sekaligus Plh. Sekdakab Solok Edisar bersama pejabat lainnya menyampaikan klarifikasi terkait surat rekomendasi KASN

Atas sanksi tersebut, mereka  tegas menyatakan sanksi yang diterima dinilai tanpa prosedur sebagaimana proses pemberian hukuman tentang disiplin kepegawaian.

Dikatakan, ketika mantan PPK atau bupati Solok sebelumnya, menerima rekomendasi KASN dalam bentuk saran, agar apabila  seorang ASN terlibat politik praktis, atau pelanggaran yang berulang, akan diberikan sangsi pelanggaran berat.

Semestinya, ulas Edisar, alur  tindak lanjut dari rekomendasi KASN ini,  pihak BKPSDM seharusnya menaikan transtaf  ke Bupati untuk membentuk tim  pemeriksa.  Tetapi  Tim pemeriksa ini diabaikan oleh mantan bupati dan langsung mendisposisi surat agar memberhentikan dirinya  dari  Asisten I Bidang Pemerintahan.

“ Ini artinya tidak sesuai dengan rekomendasi KASN, yang harusnya memenuhi kriteria PP nomor 53 sebagai tindak lanjut dari konsekwensi pelanggaran disiplin,” jelas Edisar, yang didampingi Dinas Komunikasi dan Informasi, Deni Prihatni, Sekretaris Inspektorat, Kepala Bidang BPKSDM, Sakar Syuib, serta Sekretaris BPBD Asnur.

Pencopotan jabatan ini  dinilai oleh Edisar  tidak melalui mekanisme yang semestinya. Dirinya bersama Armen dan Asnur,  mengaku tidak pernah di proses, atau di interogasi, baik dalam bentuk pemanggilan atau dalam bentuk teguran tertulis.

“ Kemudian sudah keluar saja surat keputusan, tentang pencopotan dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah,” ulasnya.

Terhadap keputusan  Bupati Solok ini, Edisar bersama dua ASN lainnya, Armen dan Asnur, lantas mengajukan gugatan ke PTUN di Padang. Ketika proses gugatan masih berjalan di PTUN,  Bupati Solok beralih dari H. Gusmal kepada  Epyardi Asda yang memenangkan Pilkada Kabupaten Solok.

Kemudian karena bupati Solok (Epyardi Asda) memandang terjadi kesalahan prosedur dalam pengambilan keputusan oleh bupati sebelumnya,  maka  ditempuh jalan damai.

Terhadap kesepakatan damai tersebut, segala bentuk guguatan yang ada di PTUN Padang, berakhir dengan sendirinya dan Bupati Solok kemudian  mengembalikan jabatan dan pangkat Edisar dan kawan kawan.

Belakangan,  muncul surat KASN yang merekomendasikan Bupati Solok Epyardi Asda untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan (SK) pengangkatan jabatan Asisten Bidang Pemerintahan dari Edisar, dan mengembalikan pangkat yang bersangkutan pada semula.

surat
Edisar memperlihatkan surat penjelasan tentang rekomendasi KASN yang dikirim kepada KASN di Jakarta

 Balas Surat KASN

Menyikapi surat KASN ini,  Bupati Solok H. Epayrdi Asda melalui surat nomor: 800/2147/BKPSDM-2021,  menyampaikan  keterangan pembatalan hukuman disiplin ASN kepada  ketua KASN di Jakarta.

“ Ini dilakukan agar semuanya menjadi klear,” papar Edisar yang juga Plh Sekda Kab Solok itu.

Senada dengan Edisar, Kepala BPDB Kabupaten Solok Armen menambahkan, sebagai ASN yang menerima hukuman disiplin karena diduga terkait politik praktis ketika Pilkada Kabupaten Solok, dirinya mengaku tidak pernah diadili oleh Gakkumdu dan BKPSDM.

“ Kami harusnya di klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, sebelum dijatuhi sanksi.  Ini penting kami jelaskan agar tidak terjadi lagi gonjang-ganjing terhadap status kepegawaian kami,” tegasnya.

Armen  mengaku tidak ingin terjadi tindakan ke sewenang-wenangkan terhadap dirinya.

“ Itu dasarnya kita mengadu ke PTUN, karena  sistim pembinaan yang mereka terima  tidak sesuai dengan mekanisme pembinaan terhadap  ASN,” terang Armen AP.

Reporter: Aznul Hakim/JS

 

 

Facebook Comments

Artikel sebelumyaTerkait Pengembalian Jabatan Edisar oleh Bupati Solok, Ini Dasarnya.
Artikel berikutnyaLakukan Silaturahmi, STES Manna Wa Salwa Dirangkul Walikota Solok Wujudkan Ekonomi Syariah